KONVENSI MUHAMMADIYAH SULAWESI BARAT
Dibaca: 534
KONVENSI MUHAMADIYAH SULAWESI BARAT
“Pencerahan Kehidupan Sosial Politik Menuju Sulawesi Barat Berkemajuan”
WONOMULYO - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Barat telah melaksanakan Konvensi dengan tema “Pencerahan Kehidupan Sosial Politik Menuju Sulawesi Barat Berkemajuan” , yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 28 Januari 2017 (pukul 08.30 wita-selesai), bertempat di Gedung Rotan Polis, Wonomulyo Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan Konvensi ini dihadiri Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan, sebagai Keynot Speaker dalam Konvensi ini adalah Drs. HAJRIYANTO Y. THOHARI, M.A (Ketua PP Muhammadiyah/ Wakil Ketua MPR RI periode 2009-20014).
Agenda Konvensi lainnya, antara lain: Pemasaran Visi Misi dan Program pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, mengidentifikasi persoalan mendasar yang dialami Sulawesi Barat, merumuskan Pokok-Pokok Pikiran Muhammadiyah yang direkomendasikan kepada paslon Gubernur/Wakil Gubernur, merumuskan kriteria kepemimpinan “profetik”versi Muhammadiyah Sulbar, yang diharapkan bisa menjadi ukuran dan panduan,-khususnya-bagi warga Muhammadiyah di Sulbar dalam memilih pemimpin.
Adapun maksud dan tujuan diadakannya konvensi ini: (1) sebagai ajang konsolidasi jajaran Pimpinan Muhammadiyah disemua tingkatan (wilayah hingga Ranting), serta Pimpinan/Pengurus Amal Usaha Muhammadiyah yang terdiri dari Perguruan Tinggi, Sekolah SLTA, SLTP, SD, TK/PAUD, Pesantren, Koperasi, dan Panti Asuhan; (2) memberikan ruang dan kesempatan bagi paslon memaparkan visi, misi dan program secara komprehensif dihadapan pengurus Muhammadiyah, juga memberikan kesempatan dan ruang bagi pengurus Muhammadiyah di Sulbar untuk mendengar dan memahami visi, misi, program paslon secara komprehensif; (3) menegaskan Sikap Muhammadiyah dalam Pilkada Sulbar 2017; dan (4) Membangun kesadaran Kritis dan rasional pemilih dalam memilih pemimpin. Masyarakat harus dicerahkan, dan dihindarkan dari praktik politik macheavelistik, kriminalistik yang cenderung ateistik. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang benar dan otentik tentang arti, fungsi dan substansi/hakiki politik dan demokrasi. Masyarakat jangan dibiarkan menjadi obyek dari praktik politik yang “kumuh,” itu berbahaya jika dibiarkan. (Husain Bande Sekretaris LHKP PWM Sulbar)
Tags:
Arsip Berita